JAKARTA - Pelibatan anggota TNI dalam mengawal aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menuai kritik. Keterlibatan militer tersebut menunjukkan kepanikan rezim pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap reaksi publik atas kebijakan pemerintah."Itu jelas bentuk kepanikan. Fungsi militer dalam hal ini TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI, kalau kawal demo itu urusan Polri," ujar aktivis LSM Bendera, Adian Napitupulu saat berbincang dengan okezone, Jumat (23/3/2012) malam.
Menurut Adian, jika pemerintah kembali menurunkan anggota TNI untuk mengamankan aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM maka semakin jelas bahwa pemerintahan SBY menjadikan mahasiswa ataupun aktivis sebagai musuh negara.
"TNI lengkap dengan seragam loreng dan atributnya, itu menunjukkan pemerintah anggap mahasiswa sebagai musuh negara. Karena memang TNI itu dipersiapkan untuk menghalau serangan musuh dalam menjaga kedaulatan NKRI," pungkasnya.
Seperti diberitakan, aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih terus berlanjut. Bahkan pada tanggal 27 Maret mendatang menurut rencana akan ada gerakan besar untuk menggoyang Istana Negara.
Humas Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami), Deni Ardiansyah mengatakan gerakan 27 Maret tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa di Jakarta melainkan juga dilakukan oleh mahasiswa dari luar daerah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto menegaskan pelibatan anggota TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak melanggar aturan.
Djoko menambahkan, TNI tidak akan diturunkan dalam mengamankan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM jika para demonstran melakukan aksinya dengan tertib. Namun, lanjut Djoko, TNI bisa segera membantu Polri jika sewaktu-waktu diperlukan. TNI harus sudah mendekat ke tempat dimana adanya potensi ancaman itu berada.
(put) Sumber Okezone
0 komentar:
Posting Komentar