Gorontalo (BnewS) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Provinsi Gorontalo, El Nino Mohi, menyayangkan sikap Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, yang memerintahkan semua kepala daerah untuk tidak ikut-ikutan aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

El Nino, Rabu (28/3), mengatakan, pernyataan pemerintah yang mengancam memberhentikan kepala daerah yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan tindakan arogan yang melanggar Undang Undang.

"Seorang menteri seharusnya tidak layak melakukan pengancaman seperti itu," kata El Nino.

Seharusnya kata dia, Mendagri bisa menghargai hak asasi setiap kepala daerah yang juga merupakan warga Indonesia untuk mengemukakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Jika mendagri melarang orang atau warga berpendapat, kata El Nino maka berarti Fauzi sendiri yang telah nyata-nyata melanggar UUD Indonesia.

El Nino menambahkan, ancaman terhadap kepala daerah menunjukkan kepanikan pemerintah pusat, padahal dalam hal ini justu pemerintah sendiri yang tidak dapat meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa kebijakan untuk menaikkan harga BBM merupakan tindakan yang baik.

Menurut El Nino, mekanisme pemberhentian kepala daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga Fauzi tidak mungkin bisa serta merta melakukan pemecatan hanya karena menolak kenaikan harga BBM.

(KR-MTO/Y006) Sumber Antaranews