Usulan Kenaikkan Harga BBM Rp1.500 dari Pemerintah ke DPR

Pemerintah akhirnya resmi mengajukan usulan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, jenis solar dan premium, sebesar Rp1.500 per liter.

Kepastian itu diperoleh setelah DPR mengaku telah menerima surat presiden perihal rancangan undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2012.

"Surat tersebut selanjutnya akan diserahkan pada Badan Anggaran untuk dimulai pembahasan," kata Ketua DPR RI, Marzuki Alie, saat membuka Rapat Paripurna DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Maret 2012.

Usulan itu pun mengakhiri spekulasi seputar pilihan kebijakan pemerintah yang akan ditempuh untuk menangani jebolnya anggaran akibat subsidi energi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mempertimbangkan dua opsi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Opsi pertama, menaikkan harga BBM bersubsidi Rp1.500 sehingga Premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp6.000 kembali seperti Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, dan opsi kedua dengan mematok secara tetap dana subsidi senilai Rp2.000 per liter. Sehingga harga premium dan juga solar akan berfluktuasi mengikuti harga minyak dunia.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelumnya menyatakan, dengan usulan kenaikan tersebut, harga bensin premium dan solar akan naik menjadi Rp6.000 per liter.

Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengungkapkan, dengan usulan kenaikan BBM tersebut, harga premium dan solar kini akan kembali ke level harga pada tahun 2008.

Pada 2008, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memang pernah menaikkan harga bensin bersubsidi menjadi Rp6.000 per liter pada 24 Mei 2008. Namun, harga itu turun kembali menjadi Rp4.500 per liter pada 1 Desember 2008.

Jero menjelaskan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi itu dikarenakan minyak mentah dunia terus menguat. Ditambahkannya, keputusan memilih kenaikan harga subsidi Rp1.500 dibandingkan opsi kedua disebabkan masyarakat Indonesia belum bisa menerima kemungkinan kebijakan subsidi tetap BBM.

"Mungkin belum waktunya diterapkan sekarang. Kalau naik turun, rakyat pusing," kata Jero.

Namun, dia memastikan, pemerintah tetap akan mengkaji lebih jauh rencana pengenaan subsidi tetap BBM. Alasannya, sistem subsidi ini dianggap lebih bagus untuk mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah. "Kalau sekarang bersamaan diterapkan itu, pusinglah," kata Jero secara berharap agar usulan yang diajukan pemerintah bisa disetujui oleh DPR.

DPR Pecah

Kalangan politisi pun langsung merespon usul pemerintah tersebut. Seperti biasa, kalangan legislatif terpecah dalam menanggapi usulan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

Lewat Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsyah, partai koalisi mendukung rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) ini memberikan sejumlah catatan terhadap usulan tersebut.

"Golkar, PKB, PPP, PAN, semuanya memberikan dukungan," ujar Jafar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 6 Maret 2012. "Semuanya memberikan dukungan, dengan catatan selisih kenaikan dimanfaatkan untuk hal lain, seperti kemiskinan, kesempatan kerja atau nelayan."

Dari seluruh anggota Setgab, lanjut Jafar, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masih ragu ragu. Petinggi PKS sendiri masih ragu-ragu mendukung atau tidak. Dalam waktu dekat para petinggi partai itu akan menggelar pertemuan membahas masalah ini.

Jafar mengatakan, partai koalisi telah menangkap isyarat kenaikan harga BBM sejak pembahasan UU APBN 2012. "Sekarang harga BBM US$120 per barel, sudah berbeda dengan US$30 per barel," kata Jafar.

Suara berbeda pun dilontarkan oleh 'partai oposisi', PDI Perjuangan. Wakil Ketua Komisi VII DPR dari fraksi PDI-P, Effendi Simbolon, menegaskan partainya secara tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi karena tidak ada alasan yang kuat.

Bagi PDI-P, pemerintah hanya berpikir untuk menyelamatkan pembengkakan APBN dan memilih mengorbankan rakyat. "PDI-P menolak rencana pemerintah menaikkan BBM, solusinya ada banyak, misalnya melakukan efisiensi. Jangan jadikan masyarakat sebagai tumbal," kata Simbolon.

PDI-P pun menyoroti alasan pemerintah untuk menaikkan BBM adalah over kuota dinilai salah cara pandang. Dari pengamatan PDI-P, over kuota minyak selama tahun 2011 sebetulnya tidak pernah terjadi.

Tak hanya itu, cara pandang pemerintah yang melepas harga BBM ke mekanisme pasar sangat berbeda dengan pandangan PDI-P. BBM harus tetap dikontrol karena negara memiliki peran didalamnya. "Tidak serta merta kita menuruti perintah IMF, kemudian kita lepas kepada pasar," jelas Simbolon.

Paket kebijakan pemerintah yang akan mengkompensasi dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) juga tidak terlepas dari kritik. "Yang masalah sebenarnya transportasi, tapi pemerintah justru memberikan kompensasi kepada masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan BBM," kata Simbolon.

Pilihan Aman

Menanggapi hiruk pikuk usulan kenaikan harga BBM bersubsidi itu, Direktur ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto dalam perbincangan dengan VIVAnews.com mengatakan, pilihan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan pilihan yang paling aman.

"Yang realistis tahun ini, hanya menaikkan itu. Tidak usaha dipaksakan sistem subsidi tetap, walaupun itu sebetulnya bagus," kata Pri Agung.

Pri Agung menilai, realitas di lapangan menunjukan bahwa kenaikan harga BBM subsidi memang merupakan pilihan rasional bagi masyarakat. Namun pilihan itu dianggap hanya bersifat sementara.

Artinya, ketika harga minyak mentah dunia kembali naik, pemerintah kembali akan bingung untuk menutup anggaran subsidi energi yang membengkak.

Pilihan subsidi tetap, ujar Pri Agung, sebetulnya merupakan jawaban yang lebih tepat dan rasional secara perhitungan ekonomi.

Dari perhitungannya, kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai US$120 per barel, pemerintah bisa meraup untung hingga mencapai Rp30 triliun jika menggunakan subsidi tetap sebesar Rp2.000 per liter. "Pemerintah bisa dapat windfall dan tidak lagi mengalami defisit. Dana itu bisa disalurkan untuk membantu masyarakat," kata Pri Agung.

Namun, Pri Agung, kembali menegaskan, pilihan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter adalah keputusan politis. Dengan harapan, pemerintah juga akan mendapatkan dukungan dari para politikus untuk menekan pembengkakan anggaran negara.